proses perubahan UUD NRI 1945 perannya bagi demokrasi indonesia

 Artikel ini membahas tentang proses perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan dampak transformatifnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Amandemen dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai memiliki pasal-pasal yang multitafsir, kurangnya sistem "checks and balances" antar lembaga pemerintahan, dominasi eksekutif yang kuat, dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terbatas. Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar negara agar sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat, serta memperkuat landasan negara hukum yang demokratis. Proses perubahan UUD 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah amandemen, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Amandemen UUD 1945 berlangsung dalam empat tahap (empat kali perubahan) secara berurutan, yaitu pada Sidang Umum MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan ...